Kamis, 17 September 2009

CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2009

PENGUMUMAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TAHUN ANGGARAN 2009
Nomor : SEK.KP.02.01-23

Panitia Pengadaan CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2009
menerima pendaftaran CPNS Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP),
Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Tenaga Teknis (Umum) di lingkungan
Departemen Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis s/d Sabtu
Tanggal : 1 s/d 3 Oktober 2009
Tempat : 1. Pendaftaran pada Unit kerja Pusat dimulai jam 08.00 WIB pada
tanggal 1 Oktober 2009 s/d jam 24.00 WIB pada tanggal
3 Oktober 2009
2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh
Indonesia (bagi pendaftar CPNS Umum dan CPNS Taruna
AKIP-AIM)
Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :
A. CPNS Taruna AKIP dan AIM
Jumlah Lowongan : 120 orang (AKIP : 60, AIM : 60)
a. Persyaratan Pelamar CPNS Taruna AKIP dan AIM
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pria/Wanita;
3. Pendidikan SMU/Madrasah Aliyah/ SMK (Bangunan, elektro,Mesin,
Listrik, Otomotif, Komputer, pertanian, akunting, pariwisata,
pelayaran), dengan nilai Ijazah terakhir rata-rata 6 (enam) dengan
nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh);
4. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 serendah-rendahnya 18 tahun
setinggi-tingginya 22 tahun (dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat
Kenal Lahir);
5. Tinggi minimal Pria 165 cm, Wanita 155 cm, berat badan seimbang
(ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat
pengambilan nomor ujian;
6. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata dan tidak buta warna
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/
Puskesmas;
7. Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil
Rontgen (setelah dinyatakan lulus);
8. Tidak bertato;
9. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih
berlaku (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
10. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
11. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta;
12. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh
Indonesia ;
13. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian
Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di
UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orang tua / wali yang
dilegalisir oleh Notaris setempat (diserahkan setelah diterima menjadi
Taruna AKIP-AIM);
14. Seleksi ujian dilakukan dengan sistem gugur yang terdiri dari :
a. Ujian kesehatan dan kesamaptaan
b. Psikotest
c. Pengamatan Fisik dan Keterampilan
d. Ujian tertulis Tes Kemampuan Dasar (TKD)
15. Khusus penerimaan dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI
selain memiliki syarat tersebut di atas harus memenuhi syarat seperti :
a. CPNS / PNS di lingkungan Pemasyarakatan dan Imigrasi
Departemen Hukum dan HAM, belum pernah menikah dengan
pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan
dengan surat pengantar dari Pejabat Eselon II;
b. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 tidak lebih dari 25 tahun,
yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat
Kepegawaian/Kepala UPT ;
16. Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan
satu lamaran pada salah satu Akademi saja ;
b. Kelengkapan berkas pendaftaran Calon Taruna AKIP-AIM :
Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI
ditulis tangan dengan tinta hitam,bermaterai Rp.6000,-dengan melampirkan :
1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir (1 lembar), dan
menunjukan Ijazah asli serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa
legalisir dan menunjukkan asli ;
2. Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/Puskesmas ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan
menunjukan aslinya;
4. Fotocopy akte kelahiran, dan menunjukan aslinya ;
5. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang diketahui oleh Lurah ;
6. Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup
tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain/
swasta, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan sanggup
mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas ;
7. Fotocopy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja dan menunjukan aslinya ;
8. Pas foto berwarna dasar merah berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 2
lembar.
Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir di atas, juga
harus dilengkapi dengan :
Surat ijin/Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat
Pusat maupun daerah, atau Kepala UPT ;
Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.
Berkas lamaran bagi calon Taruna AKIP dimasukkan dalam map warna
KUNING, berkas lamaran bagi calon Taruna AIM dimasukkan dalam map
warna BIRU, di luar map tertulis :
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
B. PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS UMUM (UNIT PUSAT)
1. Kualifikasi SLTA
Persyaratan :
1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 28 tahun.
2) Pendidikan : SMK (Listrik dan Mesin).
3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta).
5) Tinggi dan berat badan
PRIA
Tinggi sekurang-kurangnya 160 cm dengan berat badan seimbang
WANITA
Tinggi sekurang-kurangnya 150 cm dengan berat badan seimbang
6) Diprioritaskan bagi yang memiliki sertifikat komputer atau keahlian
khusus lainnya.
7) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna MERAH, di luar map
tertulis :
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
8) Berkas lamaran terdiri dari :
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir
Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir
Surat Pernyataan dengan dibubuhi materai Rp.6000,-:
1. Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah Sarjana selama 6 Tahun
2. Tidak menuntut mutasi baik mutasi sebagai staf maupun mutasi ke
UPT lain selama 10 Tahun terhitung sejak diangkat menjadi CPNS
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas
Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu
ujian)
Foto copy sertifikat komputer dan sertifikat khusus lainnya.
9) Pelamar dapat diberikan nomor ujian bagi yang telah lulus seleksi
administrasi.
2. Kualifikasi Sarjana Muda (DIII)
Persyaratan :
a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 30 tahun.
b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
- Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
- Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna PUTIH, di luar map
tertulis :
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
f. Berkas lamaran terdiri dari :
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir
Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas
Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
(untuk kartu ujian)
3. Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1)
Persyaratan :
1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 35 tahun.
2) Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
- Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
- Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
5) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna HIJAU, di luar map
tertulis
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
6) Berkas lamaran terdiri dari,
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir
Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas
Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
(untuk kartu ujian)
4. Tenaga Dokter (Dokter Umum dan Dokter Gigi) dan Widyaiswara (S2-
Pendidikan)
Persyaratan :
a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan
setinggi-tingginya 35 tahun
b. Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
- Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
- Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah atau Swasta)
e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna COKLAT, di luar map
tertulis
Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pendidikan
Alamat Sekarang
Nomor Telepon yang mudah dihubungi
f. Berkas lamaran terdiri dari,
Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas
bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir
Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah
dilegalisir
Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir
Foto copy Akta kelahiran / Kenal Lahir
Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas
Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
(untuk kartu ujian)
FORMASI UNIT PUSAT
NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
ALOKASI
FORMASI
1 SEKRETARIAT JENDERAL
JUMLAH 191
Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Abstraksi Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Rencana Pengembangan dan
Pembinaan S1 Ekonomi Manajemen 3
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hukum Internasional 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 3
Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 2
Pemroses Mutasi Kepegawaian S1. Ekonomi MGT SDM 4
Verifikator Keuangan S1. Akuntansi 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 2
Pengelola Administrasi S1. Administrasi Negara 3
Penyuluh/pembina Mental pegawai S1. Agama Islam Syariah 3
Dokter Umum Dokter Umum 3
Pembimbing Mental Pegawai S1. Psikologi 4
Operator Komputer DIII Teknik Komputer 5
Perawat Gigi DIII Perawat gigi 2
Analis Kesehatan DIII Analis Kesehatan 2
Agendaris DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 6
Pengadministrasi Umum DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 6
Teknisi Listrik SMK Listrik 4
Taruna AKIP/AIM SMU/Madrasah Aliyah/ SMK 120
(Bangunan, elektro,Mesin, Listrik,
Otomotif, Komputer, pertanian,
akunting, pariwisata, pelayaran)
2
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN HAM
JUMLAH 39
Widyaiswara S2. Pendidikan 1
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hukum Internasional 2
Penyusun Abstraksi Hukum S1. Ilmu Hukum 5
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Penyusun Hubungan Antar Lembaga S1. Publik Relation 2
Penyiap laporan dan program DIII Akuntansi 4
Operator Komputer DIII Teknik Komputer 3
Pembimbing Mental Pegawai S1. Psikologi 4
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 6
Penterjemah S1. Sastra Inggris 2
Teknisi Mesin SMK Mesin 3
Teknisi Listrik SMK Listrik 3
3 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JUMLAH 23
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 3
Pengkaji Hukum S1. Ilmu Hukum 2
Penyusun Rencana Pengembangan dan
Pembinaan S1. Ekonomi Manajemen 2
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hukum Internasional 1
Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 2
Pengelola Administrasi S1. Administrasi Negara 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Operator Komputer DIII Teknik Komputer 3
Teknisi Mesin SMK Mesin 5
4
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
JUMLAH 42
Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 2
Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan S1. Akuntansi 5
Pemeriksa Paten DIII. Teknik Komputer 3
Pemeriksa Merek S1. Desain Produk atau Seni Rupa 2
Pemeriksa Desain Industri
S1. Teknik Kimia atau
Pertambangan 2
Penterjemah Bahasa Jepang S1. Sastra Jepang 2
Penterjemah Bahasa Inggris S1. Sastra Inggris 2
Penterjemah Bahasa Cina S1. Sastra Cina 2
Pemeriksa Merek S1. Teknik Elektro 2
Pemeriksa Merek S1. Design Grafis 2
Pemeriksa Merek S1. Teknik Mesin 2
Pemeriksa Merek S1. Teknik Industri 2
Pemeriksa Merek S1. Humas dan Broadcasting 2
Pemeriksa Merek DIII Analis Laboratorium 2
Pengadministrasi Umum DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 3
Teknisi Listrik SMK Listrik 2
5
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM
JUMLAH 53
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 5
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Hukum Tata Negara 4
Analisis Politik Hukum S1. Ilmu Politik 4
Analisis Hukum Perdata/Pidana S1. Hukum Perdata atau Pidana 6
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 3
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 5
Agendaris DIII Adm Perkantoran, Sekretaris 5
Penyusun Bahan ADM Kewarganegaraan S1. Administrasi Negara 3
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 8
Verifikator Keuangan DIII. Akuntansi 3
Penterjemah DIII. Sastra Belanda 1
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 2
Teknisi Listrik SMK Listrik 2
6 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JUMLAH 29
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 4
Penelaah Peraturan Perundang-undangan S1. Ilmu Hukum 3
Penyusun Pemberian Remisi Hukuman S1. Administrasi Negara 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 3
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Penyuluh Pembina Mental Napi S1. Sarjana Agama Islam Syariah 2
Pembimbing Kemasyarakatan S1. Psikologi atau Kriminologi 4
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 4
7
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
JUMLAH 9
Perancang Peraturan Perundang-undangan S1. Hukum Islam 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 1
Operator Komputer DIII. Grafika 2
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
8 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JUMLAH 47
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Hubungan Internasional 2
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 3
Pengadministrasi Umum S1. Administrasi Negara 3
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 8
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Penterjemah Bahasa Inggris S1. Sastra Inggris 3
Penyusun Hubungan Antar Lembaga S1. Publik Relation 3
Pengkaji Hukum S1. Ilmu Hukum 3
Penterjemah Bahasa Cina S1. Sastra Cina 3
Penterjemah Bahasa Jepang S1. Sastra Jepang 3
Penterjemah Bahasa Cina DIII. Sastra Cina 2
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 3
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 4
Perawat DIII. Perawat 1
Teknisi Mesin SMK Mesin 3
9 DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
JUMLAH 13
Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri S1. Komunikasi 3
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Pranata Komputer S1. Teknik Komputer 3
Penyiap laporan dan program DIII. Akuntansi atau Manajemen 3
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
10 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
JUMLAH 11
Penelaah Hukum S1. Ilmu Hukum 1
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 1
Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum S1. Ilmu Hukum 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Operator Komputer DIII. Teknik Komputer 3
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
11 INSPEKTORAT JENDERAL
JUMLAH 17
Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program S1. Ekonomi Manajemen 2
Penata Laporan Keuangan S1. Akuntansi 2
Calon Auditor S1. Ilmu Hukum 5
Operator Komputer DIII. Komputer 6
Agendaris
DIII. Adm Perkantoran atau
Sekretaris 2
Untuk pelamar pusat yang telah mendaftar melalui website
http://www.depkumham.go.id dan http://e-cpns.depkumham.go.id kemudian
mengirim berkas lamaran lengkap dengan melampirkan tanda bukti registrasi
dari website melalui PO BOX 1864 JKP 10018, stempel pos kilat khusus paling
lambat tanggal 5 Oktober 2009.
C. UNIT KANTOR WILAYAH
Untuk Pelamar CPNS Daerah (Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
di Seluruh Indonesia), Nama Jabatan, Jumlah Lowongan dan Kualifikasi
Pendidikan dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.
Jakarta, 17 September 2009
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Selaku Ketua Pelaksana
ttd
Drs. M. Amar Cho, SH.,M.Si
NIP. 19510407 197603 1 001


Selengkapnya klik DISINI

0 komentar:

Poskan Komentar

Admin

 
 
Copyright © Duniakerja
Designs By adsensecepat